Tari Pendet dari Bali yang diklaim Malaysia

Beberapa waktu terakhir kita kembali dikejutkan dengan tingkah negeri tetangga Malaysia yang lagi-lagi mengklaim batik nusantara dan tari pendet Bali sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Malaysia mengumumkan ke luar negaranya bahwa batik dan tari pendet juga merupakan budaya mereka dan menjadikannya sebagai salah satu penarik kunjungan pariwisata ke negeri Jiran itu.

Ini bukan pertama kalinya Malaysia melakukan hal yang sama, dan kali ini kita, Indonesia, juga belum bisa melakukan apa-apa! Klaim atas batik sebagai kekayaan negara tetangga kali ini juga bukan kali pertama dan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi merupakan tindakan ke sekian kalinya tanpa respon berarti dari pemerintah kita.

Di bawah ini adalah Daftar Klaim Negara Lain Atas Budaya Indonesia:

1. Batik dari Jawa oleh Adidas
2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
11. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
12. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
13. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
14. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
15. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
16. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
17. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
18. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
19. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
20. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis
21. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris
22. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
23. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
24. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
25. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
26. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
27. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
28. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
29. Kain Ulos oleh Malaysia
30. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
31. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
32. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia

Memang, Malaysia adalah negara yang memiliki rekor tertinggi dalam hal klaim atas kekayaan budaya Indonesia, selain Belanda dan Jepang.

Pelajaran Berharga Bagi Indonesia
Kasus klaim atas kekayaan budaya nusantara menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahkan oleh negeri tetangga seperti Malaysia pun kita dengan sangat gampang dijarah semau mereka tanpa rasa ketakutan. Apakah negeri kita memang lemah? Atau pemerintah kita yang tidak berkutik?

Di lain pihak, lemahnya ketahanan budaya nusantara kita memang menjadi salah satu faktor pendukung sehingga pihak luar dengan sangat mudah mengklaim sebagai milik mereka. Pemerintah selama ini memang hanya menomorsekiankan urusan budaya dan pariwisata dalam pembangunan bangsa, padahal sektor ini bisa jadi merupakan penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas! Tengoklah Malaysia, mereka bahkan berani menargetkan pendapatan devisa yang sangat besar dari sektor pariwisata mereka, meskipun mesti mengklaim budaya kita!

Apa yang harus kita lakukan?

Informasi lain yang terkait:

• klaim malaysia terhadap budaya indonesia
• klaim budaya indonesia
• klaim budaya indonesia oleh malaysia
• malaysia klaim budaya indonesia
• budaya malaysia
• pengklaiman budaya indonesia oleh negara lain
• kebudayaan malaysia
• seni budaya malaysia
• defenisi obat jadi
• klaim budaya indonesia malaysia

Acapkali kita disajikan berita tentang kasus malapraktik yang melibatkan tenaga kesehatan, terutama dilakukan oleh dokter, yang terjadi di berbagai rumah sakit belakangan ini. Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan dan manajemen rumah sakit tempatnya dirawat. Beberapa diantaranya harus sampai pada proses hukum yang melelahkan seperti yang dialami oleh Ibu Prita Mulyasari yang harus dibui karena mengeluhkan buruknya pelayanan RS Omni Internasional.

Hampir semua lini pelayanan tak luput dari terjangan ketidakpuasan masyarakat, mulai dari penerimaan pertama pasien di Unit Gawat Darurat atau Poliklinik umum, pelayanan dokter dan asuhan perawatan, hingga pada masalah penebusan biaya selama perawatan dan pelayanan pasien di rumah sakit. Inilah realitas rumah sakit kita.

Belitan dana dan relatif longgarnya pengawasan terhadap operasionalisasi rumah sakit di Indonesia, menyebabkan orientasi sebagian besar RS hanya mencari keuntungan (laba) dari pasiennya. Kualitas pelayanan, tak dapat dipungkiri, berbanding lurus dengan biaya yang mesti dirogoh dari saku si sakit. Orientasi sosial rumah sakit menjadi sulit ditemukan di tengah kompetisi ketat antar provider (penyedia) pelayanan kesehatan saat ini.

Munculnya klinik-klinik swasta menjadi salah satu pemicu meredupnya praktik perumahsakitan yang benar-benar berorientasi “menyembuhkan” pasiennya. Karena faktor dana, sering kita jumpai orang yang sakit terpaksa pulang sebelum benar-benar sembuh, atau rumah sakit tidak sanggup lagi menutupi kekurangan biaya perawatannya.

Pemihakan Rumah Sakit vs Rakyat Miskin

Sedikit positif perkembangan yang ditunjukkan oleh hadirnya program Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askes Gakin) beberapa waktu terakhir. Banyak keluarga miskin yang menderita sakit, merasa sangat terbantu dengan adanya Askes Gakin ini. Namun pada sisi lain, tidak bisa dipungkiri pula, masih terlalu banyak warga miskin lainnya yang sedang sakit, tetapi tidak memiliki akses untuk memiliki kartu peserta Askes Gakin. Cakupan program ini masih sangat terbatas, belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Belum berbicara kualitas pelayanan. Banyak rumah sakit hanya dilengkapi dengan peralatan medik terbatas dengan fasilitas laboratorium yang minim. Terkadang pasien harus antri berlama-lama untuk menerima pelayanan di poliklinik RS akibat sedikitnya jumlah dokter yang bertugas. Selain itu, RS kita juga kerap masih bergelut pada “mental model” paramedik yang jauh dari harapan pasien. Sikap yang ramah dan murah senyum, ikhlas membantu pasien serta komunikasi yang melegakan, masih merupakan barang langka dijumpai.

Pada sebagian RS milik pemerintah, untuk pelayanan rawat inap, pasien dan pembesuk harus rela menikmati lingkungan RS yang kotor dan nampak tidak terawat. Sampah di sana-sini tersebar dikerubungi lalat dan tikus. Fasilitas tambahan seperti air bersih dan kamar mandi kerap sangat terbatas dan cenderung tidak diperhatikan serius kebersihan dan kesehatannya.

Melihat fenomena seperti ini bagaikan kita tidak berada dalam sebuah rumah sakit saja, karena sesungguhnya RS harus dapat memperlihatkan dan mengajarkan budaya hidup bersih dan sehat kepada setiap orang yang berada di dalamnya. (more…)

Informasi lain yang terkait:

• ETIKA penerimaan pasien dalam ruang perawatan
• UNDANG PERUMAHSAKITAN GAWAT DARURAT PENDAFTARAN PASIEN
• Tarif UGD di RS yang ada Makassar
• prosedur pelayanan pasien baru masuk
• president-baru sadar mp3
• pengaruh lingkungan rumah sakit terhadap kesembuhan pasien
• Pasien yang kurang mampu masuk rumah sakit
• kualitas pelayanan buruk di rumah sakit umum malang
• jurnal manajemen program orientasi pasien baru kepuasan pasien
• harapan pasien terhadap pelayanan dokter

Ibu Prita Mulyasari ketika ditemui oleh Megawati Soekarno Puteri

Teman-teman sudah tahu kan perkembangan kasus yang menimpa Ibu Prita Mulyasari di Tangerang? Iya, Ibu Prita Mulyasari adalah seorang korban yang sempat mendekam dalam sel penjara Narapidana Perempuan Tangerang karena dituntut mencemarkan nama baik dan menfitnah pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Sebuah fakta yang dalam kacamata saya secara pribadi cenderung tidak sepatutnya terjadi.

Kasus menggelikan sekaligus memiriskan ini bermula dari email Prita yang berupa keluhan atas pelayanan RS Omni Internasional Tangerang selama dia dirawat ke beberapa rekannya pada 7 Agustus 2008. Ternyata surat yang semula hanya ditujukan ke beberapa temannya itu akhirnya beredar juga ke pelbagai milis dan forum di Internet, dan diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Omni.

Karena dianggap dapat merugikan perusahaan, PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola rumah sakit itu, lalu merespons dengan mengirim jawaban atas keluhan Prita ke milis dan memasang iklan di harian nasional. Belakangan, PT Sarana juga menggugat Prita, baik secara perdata maupun pidana, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Apa isi keluhan dari Ibu Prita tersebut? Berikut ini saya akan mencuplik isi keseluruhan dari keluhan Ibu Prita yang dipublikasikan di surat pembaca detik.com dengan judul “RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif“.

Nah, berkat email inilah yang membuat pihak RS Omni Internasional melayangkan gugatan hukum terhadap Ibu Prita (“perdata”) dengan No.Register Perkara : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG dengan Penggugat : PT.Sarana Meditama Internasional Cs. dan yang menjadi Tergugat adalah Prita Mulyasari. Kasus ini akhirnya dimenangkan oleh pihak RS Omni Internasional dan berbuntut pada dipenjaranya Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, sejak 13 Mei 2009 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omni, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.

Prita Mulyasari dijerat dengan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ancaman pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Ketika membaca berita tentang kasus ini, saya menjadi sangat prihatin, baik kepada Ibu Prita Mulyasari yang secara manusiawi berada pada pihak yang sangat inferior (terlemahkan) ketika berhadap-hadapan dengan pihak RS Omni Internasional yang dekat dengan kekuasaan, maupun kepada sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan di negeri ini. Seorang Ibu dari 2 orang anak yang masih kecil akhirnya mendekam selama beberapa pekan di dalam sel penjara hanya karena hendak menyampaikan keluh kesah dan ketidakpuasannya atas pelayanan rumah sakit yang diterimanya.

Terlepas dari apakah yang disampaikan oleh Prita Mulyasari ini benar atau tidak, setidaknya kita bisa melihat persoalan ini pada ruang berkespresi yang seharusnya terbuka lebih lebar di dalam negeri yang mengklaim diri mengusung demokrasi dalam tata-kehidupannya. Seorang pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit adalah hal yang sangat wajar, bahkan ketika dia menceritakan detail dan kronologis kejadian yang menurutnya tidak memuaskan. Itu adalah hak mutlak Ibu Prita.

Terus pokok persoalannya di mana?

Menurut saya, dugaan yang dilontarkan ibu Prita terhadap RS Omni sebagai institusi pelayanan kesehatan yang terkesan ‘mempermainkan pasiennya dengan cara mencari-cari alasan yang kemudian disembunyikan agar pasiennya mendapat pelayanan rawat jalan dan sebagainya’, merupakan keluhan biasa.

Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negear kita. Hampir setiap hari kita selalu dihadapkan dengan ketidakpuasan atas pelayanan rumah sakit dan lembaga penyedia layanan umum lainnya. Dan karenanya, kita juga hampir setiap hari berkeluh-kesah. Setiap orang, dalam batasan-batasan tertentu, berhak menumpahkan kekesalan atau kritiknya terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya sehari-hari di mana pun sesuai yang dikehendakinya.

Dalam kasus ini, Ibu Prita, dengan tanpa bermaksud untuk mencemarkan nama baik RS Omni, secara sengaja mencoba membagi informasi perihal kekesalan dan keluhannya tentang pelayanan RS Omni kepada rekan-rekannya. Tak disangka, ternyata informasi ini akhirnya terbuka ke ranah publik dan dapat diakses oleh banyak orang secara mudah. Siapa yang patut disalahkan? Apakah forum-forum atau layanan lainnya yang kemudian ikut mempublikasikan isi email Ibu Prita tersebut? Ataukah Ibu Prita sendiri?

Saya hanya manggut-manggut sembari berharap semua pihak dapat mendukung pembebasan Ibu Prita dari jeratan hukum saat ini. Saya lantas mencoba lepas dari kungkingan negara yang mengklaim sebagai pilar demokrasi di Asia dan ternyata kemudian memenjarakan kebebasan berekspresi rakyatnya hingga pada hal-hal sederhana sekalipun, dan pada saat yang sama hanya membiarkan kasus-kasus berat dan merugikan negara terlalu banyak semisal korupsi, kolusi dan lainnya, berlalu dengan nyaris tanpa sentuhan hukum.

Kemanakah mencari keadilan di negeri ini?

PS:
Saya malah sangat mengapresiasi dukungan moril yang dilakukan oleh kawan-kawan blogger terhadap Ibu Prita dengan menggelar beberapa kampanye dan cause yang bisa diakses di sini.

Informasi lain yang terkait:

• kasus prita mulyasari vs rs omni koran kompas
• krono;logis prita dalam jurnal
• Pendapat tentang persoalan prita mulyasari dengan RS
• prita mulyasari
• resume email prita mulyasari
• resume isi email prita mulyasari menurut undang-undang no 11