WACANA tentang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Di negara kita, OKP tumbuh subur sebagai salah satu kekuatan sosial-politik rakyat yang cukup diperhitungkan. Di era demokrasi saat ini, peran OKP menjadi lebih signifikan dalam mengakumulasikan kekuatan pemuda dan mahasiswa, khususnya dalam upaya pemetaan geo-politik nasional sebagai bagian penting strategi pemenangan politik bagi kelompok kepentingan. Beragam OKP yang terbentuk, baik yang dilandasi kesadaran demokrasi maupun yang tidak, menambah jejeran kekuatan massa rakyat yang dikenal berasal dari basis intelektual dan moral, terutama kampus dan kedaerahan.

Hanya saja, fenomena OKP saat ini, telah mengantarkan kegelisahan eksistensial kita untuk kembali perlu mengidentifikasi keberpihakan lapisan pemuda dan mahasiswa dalam proses pembangunan bangsa. Apa pasal?

Untuk dua fokus OKP, sebagai lembaga kampus dan perhimpunan angkatan muda kedaerahan, yang justru paling mencolok untuk diperhatikan sepak terjangnya adalah perhimpunan kedaerahan. Hampir setiap Kabupaten di Indonesia pasti memiliki perhimpunan pemuda, pelajar dan mahasiswanya sendiri-sendiri. Tentunya keberadaan organisasi kedaerahan (selanjutnya kita sebut saja : Organda) seperti ini memiliki agenda kelembagaan yang terutama ditujukan bagi pengembangan daerahnya.

Pada konteks ini, peran strategis Organda sesungguhnya menarik disimak, apalagi dengan diterapkannya Otonomi Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pada beberapa tahun terakhir.

Otonomi Daerah
Undang-Undang No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan melalui UU`No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan peran dominan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan dan pembangunannya. Peran Pemerintah Provinsi tidak lebih mewakili Pemerintah Pusat untuk bertindak sebagai koordinator pembangunan lintas sektoral dan fungsi administratif pemerintahan lainnya.

Tak bisa dipungkiri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi aktor utama pembangunan yang sesungguhnya dapat saja menentukan “arah” dan “model pelaksanaan” pembangunan di daerahnya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) dewasa ini kian menegaskan “teritori politik” dari Pemerintah Daerah yang berkuasa, sebagai mendapatkan legitimasi penuh dari rakyatnya. Imbasnya, Pemda seakan berada “di atas angin” untuk semua urusan pembangunan dan pemerintahannya.

Banyak kasus yang kita jumpai di daerah telah menggambarkan begitu otoriternya Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakannya kepada rakyat sendiri. Minimnya sumber daya manusia yang secara strategis dapat mendesain model pembangunan partisipatif dan investatif di daerah-daerah, telah menjerumuskan banyak Pemerintah Daerah pada model pembangunan “eksploratif” semata, dengan karakteristik yang khas : peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Jika melirik hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri baru-baru ini, maka dari 190-an Kabupaten/Kota yang telah dimekarkan, beberapa di antaranya menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola daerahnya paska pemerkaran. Akibatnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diidam-idamkan sebagai konsekuensi pemekaran, tak kunjung hadir.

Bahkan, pada beberapa daerah, paska pemekaran telah menyisakan konflik horizontal antar warga yang hingga sekarang, tak kunjung usai. Beberapa daerah, yang karena hampir kollaps, kini diusulkan untuk dikembalikan pada daerah induknya sebagai upaya mencegah kepunahan demokrasi dan pembangunan di daerah tersebut. Kenyataan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua di daerah-daerah paska pemerkaran, maupun di daerah-daerah yang tengah berniat memekarkan diri. Hati-hati.

Middle Class
Buruknya implikasi yang diakibatkan transisi demokrasi seperti ini, pada saat Otonomi Daerah menjadi primadona dalam kampanye politik kelompok kepentingan, semakin diperparah oleh tidak hadirnya kelompok menengah rakyat (middle class) dalam mengawal agenda pembangunan di daerah. Middle Class di sini sesungguhnya merupakan barisan intelektual dan moral yang secara terus-menerus melakukan advokasi dan monitoring terhadap segala “gerak-gerik” Pemerintah Daerah dalam program pembangunannya.

Tidak mustahil, seperti yang telah banyak kita saksikan di daerah-daerah maju, “kelompok tengah” ini dapat berfungsi ganda sebagai parlemen oposisi, tidak lain untuk menambal kinerja sebagian besar anggota DPRD Kabupaten/Kota yang “prestasi legislatif”-nya tidak begitu bagus.

Pada banyak daerah yang baru mekar, kultur aristokrasian menjadi momok yang sangat mengganggu bagi proses transisi demokrasi. Saat rakyat sudah merindukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean and Good Governance), kultur aristokrasi kembali menyuburkan praktek-praktek “miring” yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Lemahnya fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota, dan relatif dipengaruhinya institusi yudikatif daerah oleh eksekutif, serta minimnya pengawasan independen oleh kelas menengah (middle class), telah menjadi alasan, mengapa praktek “pemerintahan purba” seperti di atas tumbuh subur seiring dengan tingginya budaya “nrimo” dan “permissif” masyarakat periferi kita.

Ini ironi yang menyakitkan, karena jika terus dilakukan pembiaran, maka keadaan seperti ini nantinya justru akan dianggap sebuah kelaziman di daerah.

Tidak bisa tidak, masyarakat dan seluruh lapisan pemerintah daerah mesti senantiasa diingatkan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Siapa yang bertugas melakukan ini? Tidak lain adalah kelompok menengah (middle class), sebagai bagian inti dari masyarakat sipil (civil society) yang senantiasa mereproduksi wacana pembaharuan dan menegaskan pemihakannya atas demokratisasi pembangunan dan pemenuhan hak-hak sipil rakyat.

Harus ada semacam Civil Society Organization (CSO) yang menjadi kekuatan middle class dan memegang peran strategis dalam mengawal agenda desentralisasi dan otonomi daerah saat ini. Peran-peran yang secara intelektual dan moriil sesungguhnya bisa menjadi kekuatan penyeimbang (balancing of power) atas minimnya sumber daya manusia daerah serta kurang strategisnya konsep pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mesti berperan sebagai CSO di daerah-daerah?

OKP Daerah (Organda)
Menjamurnya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dengan latar belakang kedaerahan belakangan ini, sesungguhnya bisa menjadi angin segar bagi proses demokratisasi pembangunan di daerah, terutama yang paska pemekaran. Perhimpunan-perhimpunan ini, asal dibentuk dan dilandasi oleh semangat partisipatif intelektuil, pada prinsipnya bisa segera mentransformasi diri menjadi, apa yang disebut di atas sebagai, “civil society organization (CSO)” dan berperan sebagai “kelompok tengah (middle class)”.

Dalam upaya mengawal pembangunan dan memerankan diri sebagai “parlemen oposisi” di daerah, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan daerah (Organda) bukan lagi harus terjebak menjadi sekadar “event organizer” kegiatan-kegiatan teknis di lapangan, melainkan lebih sebagai “dapur wacana” demokratisasi pembangunan.

Organda mesti dapat melakukan penyeimbangan atas praktek pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan senantiasa melakukan kajian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan institusi-institusi yang terkait di dalamnya. Bukan hanya itu, Organda juga harus berani melakukan tindakan korektif terhadap ketimpangan di daerahnya, jika diperlukan.

Pada konteks ini, kita mesti memahami pula bahwa, banyaknya kelompok kepentingan di daerah-daerah secara tidak langsung, telah membuka peluang bagi Organda untuk “ditunggangi”, baik secara sadar maupun tidak. Karena itulah, maka Organda mesti mempersiapkan infrastruktur intelektual dan moralitasnya, berikut kekuatan jaringan antar kelompok-kelompok sepaham, sehingga peran strategis yang diembannya dapat diselenggarakan dengan benar dan tidak “terkontaminasi” oleh kepentingan pihak eksternal.

Sebagai kekuatan menengah yang berperan sebagai “parlemen oposisi”, mesti disadari beratnya tantangan yang akan dihadapi oleh Organda. Tidak mustahil Organda akan mendapatkan tekanan politik (political pressure) dari kelompok-kelompok kepentingan di daerah untuk bisa menyelamatkan agenda dan kepentingan mereka.

Sebagai fenomena lazim, minimnya sumber dana dan kekuatan finansial pada sebagian besar Organda saat ini, menjadi portal of entry masuknya kekuatan modal besar yang bisa “membeli” Organda dengan harga berapa saja. Pada titik inilah, pertarungan sejatinya baru berlangsung. Saat idealisme kemahasiswaan kita diperhadapkan dengan realitas kapital yang sesungguhnya sulit dibantah, kita juga sama butuhkan. Mau tidak mau, Organda mesti memiliki semacam “imunitas keorganisasian” yang didesain sedemikian rupa dari setiap lapisannya, sehingga ketika berhadapan dengan kekuatan riil semacam itu, Organda bisa tetap konsekuen dan konsisten dengan visi dan misi “kekuatan menengah”-nya.

Karena itulah, jika Organda benar-benar sudah menyadari realitas pembangunan daerah saat ini dan “berniat” merubah pola gerakan menjadi “ parlemen oposisi”, maka setiap unsur di dalamnya mesti memiliki kesamaan visi dan pandangan tentang pentingnya mereposisi gerakan dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah.

Menanggalkan relasi Organda dengan kelompok-kelompok kepentingan dapat segera dilakukan sebagai prasyarat perwujudan independensi Organda untuk merumuskan agenda oposisinya ke depan. Pada gilirannya, jika peran-peran sebagai “civil society organization” ini dapat diperankan secara benar oleh Organda, maka tidak mustahil, bargaining sosial dan politik Organda menjadi semakin kuat, dan menjadi sangat mungkin pada suatu ketika,`justru mengalahkan hegemoni Pemerintah Daerah yang masih belum becus kerjanya. Kita nantikan! []

Informasi lain yang terkait:

• artikel gambar peran remaja dalam pembangunan
• peranan SDM dalam pembangunan
• peran remaja seiring masuknya budaya luar
• peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
• peran OKP dalam pembangunan kota
• pentingnya budaya di era desentralisasi
• kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan good governance kontroversial 2008/2009
• kasus desentralisasi dalam PEMDA
• desentralisasi pada rumah sakit
• strategi pemenangan kepala daerah

Beberapa dekade terakhir, dunia menunjukkan perkembangan global yang, sesungguhnya dipikirkan untuk, memudahkan hidup ummat manusia. Meskipun juga tidak bisa dipungkiri realitas negatif dari perkembangan tersebut sebagai bias dari pembangunan. Berbagai perkembangan yang dimaksud adalah misalnya perubahan paradigma pembangunan ke arah pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan, gerakan bangsa-bangsa maju dalam pengentasan kemiskinan global dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tersebar hampir di seantero dunia.

Selain itu, terlepas dari beragama kepentingan politis dan ideologis di baliknya, saat ini pertumbuhan demokrasi juga tengah berlangsung pesat, terutama dimotori negara-negara benua Eropa dan Amerika, dengan memberi proporsi lebih besar untuk pengembangan dunia ketiga.

Konsepsi demokrasi yang diperluas menjadi tema kajian yang cukup menarik untuk disimak lebih lanjut. Munculnya gagasan besar Unifikasi Eropa dan terakhir adalah Uni Asia-Australia, merupakan kelanjutan pengembangan gagasan terpadu menuju kehidupan dunia yang lebih egaliter dalam frame interkoneksitas.

Perubahan konstelasi politik dan sosiso-demografis di banyak belahan dunia telah melahirkan kesadaran komunal untuk menggunakan system yang disebut sebagai Multilevel Government, sebuah gambaran kehidupan berkebangsaan yang menekankan pada relasi mutualisme antar negara-negara sepaham pada sebuah kawasan geografis terpadu. Memang jika melihat tantangan ke depan bagi bangsa-bangsa yang memiliki beragam kekhasan tersendiri, model Multilevel Government (MLG) ini menjadi alternatif yang cukup akomodatif untuk tetap mempertahankan eksistensi suatu komunitas bangsa di tengah derasnya perkembangan globalisasi saat ini.

Menggunakan model MLG – meskipun rentan dikatakan mirip dengan model MLM yang tengah ngetrend saat ini – mengantarkan kita pada sebuah dinamika baru berkehidupan yang secara sosiologis sesungguhnya dapat dijadikan contoh untuk merajut mutual-simbiosis komunitas-komunitas sepaham pada banyak tempat dan kondisi.

Tidak terkecuali dalam kehidupan kemahasiswaan yang dikenal memiliki kecakapan dialektis yang relatif dinamis. Dunia kemahasiswaan sebagai sebuah “proses”, atau dengan istilah lain – meminjam ungkapan Asta Qauliyah – sebagai “aquarium citra diri”, merupakan fase non-statik yang kita jalani. Karena itulah maka dalam dunia kemahasiswaan, inisiatif akan perubahan dan sikap yang anti-kemapanan menjadi ikon yang seharusnya selalu dapat ditegakkan, tidak terkecuali dalam berbagai mekanisme internalnya, baik yang mewakili metodologi pergerakan maupun pada system peremajaan (baca: kaderisasi) yang menjadi jantung kemahasiswaan.

Perubahan paradigma masyarakat kita dewasa ini, selain harus dimaknai sebagai upaya adaptif terhadap derasnya serangan global yang masuk dalam rumah-rumah hidup mereka, juga mesti dijadikan sebagai sebuah warning point untuk sedapat mungkin kita menyusun serangkaian upaya antisipasi atas segala kemungkinan yang dapat meruntuhkan idealitas-idealitas dan nilai./norma lokal yang telah tumbuh dan berkembang di dalamnya.

Sebagai sebuah proses dan aquarium citra diri, hidup bermahasiswa menuntut kita untuk secara arif dan selektif, menyusun langkah-langkah strategis meningkatkan “imunitas ideologis” agar tetap dapat melanggengkan peran sebagai “agent of change”, “agent of social critism”, dan sejumlah amanah mulia lainnya. Pelajaran demokrasi, seperti yang tengah berkembang di belahan Eropa dan Amerika, pada prinsipnya mesti dipahami sebagai sebuah ikhtiar dalam mengawal proses berkehidupan supaya tetap egaliter, humanis dan mengedepankan pada kepentingan moral dan keadilan terhadap sesama manusia.

Pada beberapa waktu terakhir, harus dimahfumi jika gerakan mahasiswa sementara mengalami titik nadir, jika tidak enak disebut “vakum”, sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan internal perkembangan yang dihadapkan dengan serangan globalisasi yang perlahan masuk pada wilayah-wilayah personal diri mahasiswa. Dari sini dapat ditarik benang merah mengapa sikap kritik mahasiswa yang dulu pernah “garang” kini memudar, seiring dengan semakin meningkatnya budaya hedonisme dan sikap poitik-pragmatis di kalangan mahasiswa.

Jika dianalisa lebih dalam, beberapa realitas secara terang telah menunjukkan betapa “metodologi” pergerakan mahasiswa yang secara substansial tidak pernah berubah sejak dahulu, kini tidak lagi menjumpai relungnya. Dengan demikian, maka tidak bisa dinafikkan bahwa, gerakan mahasiswa kini sudah saatnya “memoles diri” sebagai upaya “adaptif ideologis” untuk tetap dapat merespons segala perkembangan yang terjadi tetapi tidak juga menyurutkan nilai-nilai idealitas yang selama ini dijunjung tinggi.

Dalam konteks ini, menjadi urgen memikirkan adaptasi metodologi pergerakan, dengan terutama tidak lagi secara egosentris mengkotak-kotakkan diri pada lokus-lokus kecil yang hanya disekati oleh dinding-dinding fakultatif, tetapi secara perlahan harus mulai membuka diri terhadap kemungkinan “kolaboratif”, tetapi dalam frame “interkoneksitas”, yang barangkali bisa diawali melalui pendekatan kesamaan disiplin keilmuan. Pendekatan seperti ini, jika tak berlebih dapat kita istilahkan sebagai model “Multilevel Student Movement” (MSM).

Ide ini akan berarti lebih jika kita juga bisa memahami prediksi bahwa ke depan –meskipun juga memang tidak boleh dinafikkan pentingnya komprehensifitas gerakan, tanpa memandang perbedaan disiplin keilmuan mahasiswa– gerakan mahasiswa akan berlangsung berdasarkan disiplin profetik sehingga relatif lebih fokus dan “mengerti betul akar persoalan”, berbeda dengan model gerakan sebelumnya yang cenderung “sapu rata”. Untuk komprehensifitas gerakan, maka level Multilevel Student Movement ini dapat diterapkan untuk tingkat lebih tinggi, mungkin saja antar kesatuan (unifikasi) disiplin profetik keilmuan yang ada.

Untuk skala lokal, sekaligus sebagai pilot project, kita bisa memulai ikhtiar ini berdasarkan kompleks-kompleks disiplin keilmuan yang ada dalam sebuahUniversitas. Di Unhas, kita bisa memulai pada wilayah disiplin profetik ilmu kesehatan, dalam sebuah kesatuan komunal yang andragogik, kemudian mengenalinya sebagai “Uni Medis Unhas”……(semoga Yakin Usaha Sampai)

KONSEP UMUM
Uni Medis Unhas (UMU) merupakan sebuah “super-struktur informal” yang secara komunal diakui dan eksistensinya dipandang sebagai “struktur koordinatif kesatuan”, menjadi acuan dalam kehidupan kemahasiswaan di Medis Kompleks Unhas. Sebagai “super-struktur” yang sifatnya informal, maka Uni Medis Unhas (UMU) tidak memiliki garis struktural maupun koordinatif secara langsung dengan lembaga-lembaga birokrasi fakultas, tetapi secara aktif berkordinasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan di masing-masing fakultas.

Tetapi karena kehadirannya yang belakangan, Uni Medis Unhas (UMU) tidak akan mengintervensi otonomi internal Lembaga Kemahasiswaan Fakultas, tetapi dengan modal “kesepahaman visi” dan “keberterimaan demokratis antar-komunitas fakultas”, maka Uni Medis Unhas (UMU) dapat saja memegang peran strategis “menyelenggarakan” aktivitas kemahasiswaan, tetapi dalam skala yang lebih luas dari lingkup fakultas.

Uni Medis Unhas (UMU) dalam perjalanannya nanti akan mengedepankan “politik pembauran”, yang berangkat dari pahaman bahwa kesatuan disiplin profetik kesehatan kini menjadi prasyarat utama penyelengaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan masa depan.

Artinya, interaksi yang diharapkan lahir dari proses-proses dalam aktivitas Uni Medis Unhas (UMU) lebih mengedepankan pada upaya membangun sebuah “generasi baru kesehatan” yang egaliter dan memiliki paradigma kesehatan yang komprehensif.

Dalam implementasinya, konsep Uni Medis Unhas (UMU) dapat kita terjemahkan secara fleksibel, tetapi setidaknya tidak menghilangkan unsur-unsur “kebermahasiswaan”, seperti adanya struktur kepengurusan, hak dan wewenang serta beberapa hal teknis lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, secara politis Uni Medis Unhas (UMU) dapat berproliferasi menjadi sebuah model Pemerintahan Mahasiswa Kesehatan Unhas dengan menstrukturkan diri berdasarkan konsep “Trias Politika”, yakni adanya lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Dalam kaitannya dengan relasi eksternal dan eksistensinya dalam lingkup regional Unhas, maka Uni Medis Unhas (UMU) secara terus-menerus mesti menggelindingkan wacana unifikasi mahasiswa Unhas dengan pendekatan Multilevel Student Movement (MSM), dengan membantu/memfasilitasi terbentuknya “superstruktur-superstruktur informal” pada disiplin keilmuan/profetik lainnya, misalnya Uni Agro Kompleks, Uni Exact dan Uni Sosec.

Pada akhirnya, untuk konteks ke-Unhas-an, maka afiliasi strategis maupun aliansi taktis antar masing-masing Uni Kompleks Keilmuan seperti ini, secara otomatis akan melahirkan Uni Mahasiswa Unhas/Mahasiswa Unhas Bersatu. Positifnya adalah telah adanya struktur-struktur koordinatif yang telah mengakar pada masing-masing kompleks keilmuan/profetik, sehingga wilayah-wilayah koordinatif untuk regional Unhas menjadi lebih sederhana dan relatif mudah dilakukan.

VISI DAN MISI
Visi Uni Medis Unhas (UMU) :
“Tahun 2010, Uni Medis Unhas menjadi model acuan untuk pembaharuan pergerakan mahasiswa Indonesia”

Misi Uni Medis Unhas (UMU) :
“Menyatukan gerak mahasiswa kesehatan Unhas dalam mengawal pembangunan kesehatan di Indonesia melalui penguatan kapasitas kader dan interkoneksitas profetik menuju Indonesia Sehat”

TUJUAN
Tujuan pembentukan Uni Medis Unhas (UMU) adalah :
1. Menyatukan gerakan mahasiswa kesehatan Unhas secara khusus dan gerakan mahasiswa Unhas secara umum
2. Mengembangkan struktur-struktur alternatif sebagai medium/jenjang kaderisasi mahasiswa kesehatan Unhas
3. Mengkondisikan pembauran dan relasi interkoneksitas antar mahasiswa kesehatan Unhas dengan secara perlahan meniadakan sekat-sekat profetik masing-masing (destruksi arogansi profetik)
4. Menjadi media pembelajaran demokrasi bermahasiswa
5. Menyokong upaya Unifikasi Mahasiswa Unhas/Mahasiswa Unhas Bersatu

STRATEGI
Beberapa strategi utama untuk mewujudkan Uni Medis Unhas (UMU) diwujudkan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pra Wacana
2. Pengembangan Wacana dan Sosialisasi Konsep
3. Rembug Awal Medis Kompleks
4. Pembentukan Badan Pekerja Uni Medis Unhas (UMU)
5. Rembug Evaluasi Konsep
6. Pembentukan Uni Medis Unhas (UMU)
7. Pengawalan dan Evaluasi Melekat

Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas secara prinsipiil mesti dijalankan dengan ketentuan-ketentuan :
1. Otonomi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas tidak boleh diganggu
2. Senantiasa mengupayakan berlangsungnya “pembauran” antar disiplin profetik
3. Segala keputusan strategis yang akan diambil harus dilangsungkan dalam suasana demokratis dan sedapat mungkin dilakukan secara kekeluargaan
4. Segala hal yang menyangkut teknis persiapan hingga penyelenggaraan pembentukan diputuskan secara bersama antar lembaga-lembaga kemahasiswaan fakultas dan Badan Pekerja Uni Medis Unhas (UMU)

GAMBARAN STRUKTUR
Struktur Uni Medis Unhas (UMU) sekurang-kurangnya terdiri atas :

A. LEMBAGA EKSEKUTIF
Dipimpin oleh seorang Presiden (Disebut : Presiden Mahasiswa Kesehatan Unhas) yang dipilih dari dan oleh Mahasiswa Kesehatan anggota Uni Medis Unhas (UMU) dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang akan diatur oleh Parlemen Mahasiswa Uni Medis Unhas (UMU). Kedudukan Presiden Uni Medis Unhas (UMU) merupakan Jabatan Personal sekaligus sebagai sebuah Institusi.
Tugas Presiden Uni Medis Unhas (UMU) adalah mengkoordinasikan badan-badan penyelenggara aktivitas kemahasiswaan yang berada di bawah struktur Uni Medis Unhas (UMU).
Badan Penyelenggara Aktivitas Kemahasiswaan (BPAK) di Uni Medis Unhas (UMU) bertugas menyelenggarakan aktivitas kemahasiswaan setingkat Uni Medis Unhas (UMU). Aktivitas tersebut dikategorikan dalam :
1. Keolahragaan
2. Seni Budaya
3. Keilmuan, Penalaran dan Pengkajian Kesehatan
4. Jurnalistik dan Pers Mahasiswa
5. Kemahasiswaan
6. Sosial Kemasyarakatan

Secara teknis, Badan Penyelenggara Aktivitas Kemahasiswaan yang bisa dibentuk misalnya:
1. Badan Liga Sepakbola Mahasiswa Kesehatan Unhas
2. Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Kesehatan Unhas
3. Badan Seni Budaya Mahasiswa Kesehatan Unhas
4. Pusat Kajian Kesehatan
5. Badan Diklat Mahasiswa Kesehatan Unhas, dsb.

B. LEMBAGA LEGISLATIF
Untuk menyeimbangkan pelaksanaan kerja-kerja Eksekutif, maka di tingkat Uni Medis Unhas (UMU) dapat dibentuk sebuah Parlemen Mahasiswa Kesehatan Unhas yang beranggotakan Mahasiswa Kesehatan Unhas yang dipilih melalui mekanisme pemilihan khusus (ditetapkan kemudian).
Selain fungsi legislasi, maka tugas Parlemen Mahasiswa Kesehatan Unhas adalah mengawasi pelaksanaan aturan-aturan organisasi UMU oleh Presiden UMU.

C. DEWAN PENASEHAT
Struktur ini dapat dipandang sebagai struktur Pseudoyudikatif, yang dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak mengedepankan pada implementasi apsek normatif dan etika profetik dalam interaksi UMU.

PENUTUP
Demikian Draft Propsketus Pembentukan Uni Medis Unhas (UMU) ini disusun sebagai kerangka acuan pengembangan komunitas mahasiswaa kesehatan Unhas ke depan. Kritik dan saran konstruktif menjadi syarat mutlak untuk pengembangan wacana pembaharuan ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati aktivitas keseharian kita, Amin.

Billahittaufiq Walhidayah
Iman, Ilmu, Amal Padu Mengabdi.

Informasi lain yang terkait:

• kasus informed consent
• pergerakan mahasiswa indonesia 2006
• seminar kesehatan unhas